Oleh Tedy Asjad Krisnamukti (Universitas Brawijaya)
Judul : Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia
Penulis : Khanisa, M. Riefqi Muna, M. Defstu, Ratna Shofi Inayati, Pandu Prayoga, Tri Nuke Pudjiastuti, Faudzan Farhana, Adriana Elisabeth, dan CPF Luhulima
Editor : Khanisa dan Faudzan Farhana
Copyeditor : Tantrina Dwi Aprianita
Layouter : Astuti Krisnawati dan Rahma Hilma Taslima
Cover designer : Rusli Fazi
Registrasi : ISBN 978-979-799-968-1
Halaman : xiv + 222 hal
Dimensi : A5 (14,8 × 21 cm)
Upaya untuk menegakkan kembali kedaulatan Indonesia di wilayah perairan, khususnya wilayah laut, telah digaungkan sejak beberapa tahun terakhir melalui visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Bunga rampai ini secara khusus membahas isu-isu strategis kejahatan di laut, diplomasi maritim Indonesia di ASEAN, dan interaksi antarkekuatan di kawasan. Ditulis oleh Tim Kajian ASEAN di Pu sat Penelitian Politik LIPI, melalui buku ini, pembaca juga diajak untuk melihat diskursus keamanan maritim di tingkat regional, bentuk-bentuk kerja sama, dan kepentingan keamanan ASEAN di bidang maritim. Keseluruhan pembahasan tersebut dijalin dengan benang merah antara kerangka nasional dan kondisi keamanan regional.
Selain sebagai referensi akademik, buku ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu keamanan maritim. Bagi praktisi maupun pemangku kebijakan di sektor pemerintah yang terkait, buku ini dapat menjadi poin refleksi dan penilaian mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah telah berkontribusi terhadap perwujudan visi besar mewujudkan Poros Maritim Dunia.
Usaha untuk memproklamasikan kembali kedaulatan maritim Indonesia telah digaungkan dalam beberapa tahun terakhir melalui visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi ini merangkum kepentingan ekonomi politik Indonesia sebagai wilayah dengan posisi geografis yang strategis pada jalur silang perdagangan dan pelayaran dunia. Di samping itu, luasnya wilayah laut Indonesia yang kaya akan sumber daya ekonomi menjadikan Indonesia secara alamiah sebagai sebuah negara maritim yang kuat. Visi Poros Maritim Dunia tidak dapat terlaksana tanpa dukungan aspek kestabilan dan keamanan, di mana hal ini nantinya akan berkaitan erat dengan keamanan dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN menjadi cornerstone dalam politik luar negeri Indonesia dan memengaruhi upaya pengambilan keputusan, terutama mengenai keamanan dan stabilitas maritim kawasan.
Buku Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia hadir untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara Indonesia dan ASEAN dalam perwujudan kepentingan nasional dan regional yang berkaitan dengan kestabilan dan keamanan wilayah perairan kawasan. Buku ini menyajikan pokok bahasan mengenai diskursus keamanan maritim di tingkat regional, bentuk-bentuk kerja sama dan kepentingan keamanan ASEAN di bidang maritim, kepentingan ekonomi maritim di Indonesia, isu-isu strategis kejahatan di wilayah perairan kawasan, dan diplomasi maritim Indonesia dengan ASEAN. Buku ini juga menyertakan bahasan mengenai interaksi antar-kekuatan yang mengendalikan percaturan politik kawasan dalam lingkup keamanan dan stabilitas maritim kawasan. Pembahasan dirangkai melalui benang merah antara kerangka nasional dan kondisi yang terjadi di regional.
Pembahasan pada buku ini diawali dengan urgensi pengembalian fokus pembangunan maritim Indonesia untuk membongkar pola pikir pembangunan darat yang tertanam sejak masa kolonial Belanda. Indonesia diharapkan dapat mengikuti jejak deklarasi Djuanda melalui visi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia menjadi alternatif pembangunan maritim secara holistik yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, Ringkasan Prakarsa Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan oleh Bappenas pada Januari 2016, dan Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia: Menuju Poros Maritim Dunia yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masalah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral di tingkat nasional, ancaman peningkatan kompetisi antarnegara di ASEAN, serta pengaruh kompetisi Cina dan Amerika Serikat di kawasan.
Pembahasan berikutnya berkaitan dengan posisi diskursus visi maritim Indonesia dengan keamanan maritim ASEAN yang dapat dipandang dalam dua perspektif. Dalam perspektif tradisional, keamanan maritim di ASEAN menjunjung tinggi asas kedaulatan yang menjadikan laut tidak terpisahkan dari tanggung jawab dan hak negara sesuai dengan dokumen Treaty of Amity and Cooperation. Sementara itu, perspektif kontemporer mendorong perubahan dalam melihat permasalahan keamanan maritim, di mana pada sebuah titik hal itu akan menimbulkan gangguan lintas batas. Untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, hadir konsep comprehensive security yang berupaya tidak hanya mengidentifikasi jenis ancaman yang ada, tetapi juga meluaskan pandangan dan aktor-aktor yang bertanggung jawab. Semakin meluasnya perspektif isu dan domain keamanan maritim ini membuat langkah Indonesia yang merumuskan visi maritimnya menjadi suatu bentuk upaya untuk menegaskan identitas kemaritimannya dan langkah menyejajarkan fokus keamanan laut di tingkat regional. Kerja sama maritim antar- dan di antara negara anggota ASEAN juga dibutuhkan untuk kontribusi bagi pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, di mana terwujud melalui ASEAN Maritime Forum (AMF), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM), dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).
Pada selanjutnya buku ini membahas mengenai pentingnya sektor perikanan dan perniagaan sebagai kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan nasional untuk memperoleh pengaruh dan kesejahteraan di percaturan politik internasional. Terdapat dua alasan yang menjadi dasar urgensi sektor ini. Pertama, sektor perikanan dan perniagaan yang menjadi sumber daya perekonomian di bidang maritim. Kedua, potensi adanya praktik penangkapan ikan ilegal secara bersamaan yang dapat menjadi pintu masuk kejahatan lintas batas. Isu-isu strategis keamanan lainnya adalah Indonesia menghadapi sengketa perbatasan, persoalan tata kelola sumber daya laut, dan migrasi paksa oleh pengungsi dari dalam kawasan maupun luar kawasan.
Selanjutnya dipaparkan mengenai bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam kerangka ASEAN, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN selalu menjadi yang terdepan dalam memberikan inisiatif terkait kerja sama maritim di kawasan. Beberapa prakarsa yang terbentuk adalah pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) dan pembentukan ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain. Berikutnya, penulis memaparkan bagaimana dinamika hubungan dan interaksi antara ASEAN dengan negara ataupun kekuatan ekstra-ASEAN dalam aspek kemaritiman yang tidak dapat dilepaskan dari perbedaan konteks politik, keamanan, dan ekonomi tiap negara. Kecenderungan yang berkembang dalam dinamika tingkat nasional, regional, dan internasional menyebabkan kepentingan politik dan ekonomi saling berkorelasi antarnegara yang didukung dengan adanya globalisasi. Sebagian besar interaksi antarnegara bidang keamanan maritim mengarah pada kerja sama menjaga keamanan, meningkatkan keselamatan, menjaga stabilitas, dan mempertahankan perdamaian kawasan. Hal ini juga berkorelasi secara ekonomi, keamanan maritim melalui pembangunan infrastruktur fisik, seperti transportasi laut. Namun, kecenderungan kepentingan yang saling berkorelasi dan keragaman konteks ekonomi-politik antara satu negara dengan negara lain juga mengakibatkan konflik antarnegara. Salah satunya adalah adanya fenomena klaim atas suatu wilayah.
Bab ini ditutup dengan pandangan mengenai bagaimana optimalisasi visi maritim Indonesia. Pertama, Indonesia perlu menekan overfishing dengan secara sistematis meniadakan unregulated, unreported, dan undocumented (IUU) fishing sehingga pendugaan stok ikan dapat diandalkan. Kedua, memperbaiki ekosistem yang rusak dan memperbaiki hutan mangrove. Ketiga, mengurangi secara sistematis pencemaran laut dan meningkatkan coastal and waste management. Keempat, upaya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan memperhatikan siklus pembaruannya.
Buku yang memaparkan dinamika isu keamanan maritim dari kacamata ekonomi-politik Indonesia ini cukup mudah dipahami. Meskipun-secara khusus-memang ditujukan kepada keperluan referensi akademik, masyarakat umum masih dapat memahami isi bacaan, terutama bagi mereka yang tertarik pada isu kemaritiman. Buku ini juga dapat menjadi rujukan yang tepat bagi praktisi ataupun pemangku kebijakan karena isu-isu kemaritiman yang dipaparkan sangat komprehensif. Oleh sebab itu, buku ini juga berpotensi menjadi poin refleksi kebijakan yang diambil, dan penilaian mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah berkontribusi. Penggunaan tabel dalam beberapa bab di buku ini juga mempermudah pemahaman pembaca dibanding dengan penggunaan bentuk deskriptif biasa, seperti pada poin pembahasan kerja sama maritim ASEAN di bidang politik dan keamanan yang secara spesifik membedah mengenai periodisasi badan kerja sama kemaritiman di ASEAN, kapan badan kerja itu disepakati, dan agenda yang mereka bawa. Penulis memformasikan informasi ke dalam tabel secara ringkas, tetapi substansi yang dipaparkan tepat dan efisien dalam membantu pemahaman pembaca.
Kekurangan dari buku ini sendiri adalah ditemukan beberapa kata asing, tetapi penulis tidak memberikan penjelasan secara langsung, memakai padanan kata dalam bahasa Indonesia ataupun menyertakan glosarium. Contoh kata asing yang ditemukan adalah buffer zone, catastrophic threats, dan choke point. Penggunaan beberapa kata asing ini dikhawatirkan mengurangi pemahaman masyarakat umum terhadap isi bacaan. Kemudian, pengulas menyoroti poin comprehensive security ASEAN kurang dijabarkan pada bab II. Penulis kurang memaparkan bagaimana aspek ini dijalankan dalam merespons isu kemaritiman di ASEAN.
Secara garis besar, menurut pengulas, buku ini memberikan pemahaman-pemahaman baru mengenai dinamika aspek keamanan maritim ASEAN yang bersinggungan dengan ekonomi-politik Indonesia. Buku ini menyadarkan pengulas mengenai bagaimana pentingnya peran Indonesia untuk memperhatikan kembali aspek kemaritimannya mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang dipisahkan oleh kelautan. Indonesia terlalu banyak memusatkan perhatian pada pembangunan di darat dibandingkan pada laut mereka yang luas, padahal kondisi maritim mereka lebih riskan karena menjadi pintu utama masuknya aktor-aktor eksternal yang berpotensi memengaruhi kondisi politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial budaya di Indonesia.